Research

All Desk

  • Desks

  • Categories

Jakarta, Indonesia – March 20, 2025 marked 70 years since the Asia-Africa Conference was held in Bandung, Indonesia. To commemorate this historic event that laid the foundation for...

CELIOS: Momen Lebaran 2025 Hasilkan PDB Rp140,7 triliun Turun 16,5% dibanding Tahun 2024 Daya Beli masih Lesu, CELIOS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 maksimal hanya 5,03 persen CELIOS:...

CELIOS bersama LBH Jakarta merilis laporan “Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamax Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss” yang mengungkap besarnya kerugian yang dialami masyarakat...

Potensi penutupan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), smelter nikel milik China di Sulawesi Tengah dengan 12.000 pekerja dan investasi senilai USD 3 miliar, menimbulkan risiko besar bagi...

CELIOS merilis studi terbaru mengenai penguatan ekonomi restoratif di desa sebagai alternatif dari ilusi swasembada. Studi ini menemukan bahwa terdapat 23.472 desa di Indonesia dengan potensi restoratif yang...

Penundaan selama sembilan bulan dalam pengangkatan 250.407 CPNS—yang semula dijadwalkan Maret 2025 dan kini mundur hingga Oktober 2025 bahkan Maret 2026—menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kerugian finansial yang luas....

Jakarta, 4 Agustus 2023—Menjelang Pemilu 2024, CELIOS menyoroti interaksi tiga kandidat presiden

Jakarta, 18 Juli 2023—CELIOS dan Yayasan Indonesia CERAH menyoroti pentingnya keterlibatan Pemerintah

Komitmen pendanaan transisi energi berkeadilan (JETP) senilai USD 20 miliar menghadapi tantangan

Jakarta, 15 Juni 2023—Perkembangan investasi China di negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui

Jakarta—Di hadapan para investor Jerman pada pembukaan Hannover Messe, pertengahan April 2023,

Bali, Maret 2023—CELIOS menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Wahana

CELIOS menghadirkan laporan “Peran Pemegang Obligasi dalam Agenda Transisi Energi PLN”, yang

Jakarta, 1 Februari 2023—Perpu UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran terkait dampak negatif

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang