Jakarta, 1 Februari 2023—Perpu UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran terkait dampak negatif terhadap perekonomian, ketahanan energi, dan lingkungan, terutama pada Pasal 128A yang mengatur royalti hilirisasi batubara menjadi 0%. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan, “Dengan asumsi total produksi batubara sebesar 666,6 juta ton per tahun, potensi kehilangan royalti ditaksir mencapai Rp33,8 triliun per tahunnya. Jika kebijakan berlaku dalam 20 tahun kedepan, maka diperkirakan negara alami kerugian hingga Rp676,4 triliun. Oleh karena itu, implementasi Perpu Cipta Kerja harus secara tegas dibatalkan.”
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, menambahkan bahwa Perpu Cipta Kerja tidak mendukung transisi energi karena “Perpu tidak memiliki basis kajian lingkungan. Komitmen Transisi Energi hasil G20 Bali tidak diakomodasi. Perpu melemahkan Kebijakan Transisi Energi berkeadilan.” Selain itu, beberapa pasal lain dianggap bermasalah, termasuk pengurangan keterlibatan masyarakat dalam Amdal, norma represif bagi aktivis tambang, dan penghapusan insentif untuk transisi energi terbarukan.
Riset CELIOS menunjukkan bahwa royalti 0% hilirisasi batubara berdampak pada defisit anggaran, pengurangan transfer dana bagi hasil ke daerah penghasil SDA, dan memperpanjang ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Kebijakan ini juga memicu risiko perbankan kembali fokus pada sektor batubara, mengurangi kredit bagi sektor yang mendukung transisi energi. Selain itu, klaim penggantian impor LNG dengan Dimethyl Ether diragukan secara keekonomian, menunjukkan adanya solusi palsu dalam efisiensi energi.
The Government’s Job Creation Law (Perpu Cipta Kerja) raises concerns over its negative impacts on the economy, energy security, and the environment, particularly Article 128A, which sets coal downstreaming royalties at 0%. CELIOS Executive Director Bhima Yudhistira stated, “Assuming a total coal production of 666.6 million tons per year, the potential loss of royalties is estimated at IDR 33.8 trillion annually. If this policy continues for 20 years, the state could face losses of up to IDR 676.4 trillion. Therefore, the implementation of the Job Creation Law must be firmly canceled.”
CELIOS Legal Researcher Muhammad Saleh added that the law does not support energy transition because “the law lacks an environmental assessment basis. The G20 Bali energy transition commitments are not accommodated. The law weakens equitable energy transition policies.” Other problematic provisions include reduced public participation in environmental impact assessments, repressive norms for mining activists, and the removal of incentives for renewable energy transition.
CELIOS research shows that the 0% coal downstreaming royalty policy would increase the budget deficit, reduce revenue-sharing transfers to resource-producing regions, and prolong Indonesia’s dependence on fossil fuels. The policy also risks redirecting banking credit back to the coal sector, limiting funding for sectors that support energy transition. Moreover, claims that Dimethyl Ether could replace LNG imports are economically questionable, highlighting a false solution in energy efficiency.
