Unduh Laporan Bahasa Indonesia: White Paper CSO JETP Bahasa
English version: White Paper CSO JETP ENG
Dapatkah Just Energy Transition Partnership (JETP) Mendorong Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia?
Masyarakat Sipil luncurkan white paper menanggapi rencana dokumen investasi JETP di Indonesia yang menyoroti soal aspek keadilan, tata kelola, dan implementasi
Jakarta, 26 Oktober 2023 – Sejak peluncurannya pada KTT G20 di Bali November 2022 lalu, Just Energy Transition Partnership (JETP) ditargetkan menghasilkan dokumen rencana investasi dan kebijakan komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) enam bulan setelah sekretariat JETP dibentuk. Namun, rencana awal peluncuran CIPP yang semula akan ditargetkan selesai Agustus, namun akhirnya mundur hingga akhir November 2023.
Proses penyusunan dokumen CIPP dianggap minim transparansi dan partisipasi publik. Sejauh ini, publik tidak memiliki pengetahuan terkait perkembangan penyusunan CIPP. Selain itu, tidak tersedianya kanal untuk menghimpun masukan dari publik berpotensi mencederai aspek keadilan yang seharusnya menjadi pembeda skema JETP dengan skema-skema transisi energi lainnya. Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi masyarakat sipil menyusun kertas putih (white paper) untuk memberikan kritik dan masukan terhadap proses penyusunan dari substansi CIPP serta memberikan rekomendasi terkait implementasi JETP di dalam upaya mewujudkan transisi energi berkeadilan yang substansial di Indonesia.
Direktur Eksekutif dan Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan model pendanaan JETP sebaiknya tidak menitikberatkan pada penambahan beban anggaran negara dalam bentuk pinjaman. Sebagai contoh fokus pensiun dini PLTU batu bara bisa dilakukan dalam berbagai bentuk pembiayaan yang kreatif.
“Baik negara donor, lembaga keuangan global atau GFANZ maupun pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dalam mendorong pembiayaan alternatif seperti skema debt cancellation (penghapusan utang), windfall profit tax bagi perusahaan di sektor fosil, refocusing insentif pajak, optimalisasi DHE (Devisa Hasil Ekspor), hingga yang sudah siap didepan mata dengan penerapan pajak karbon. Intinya menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, dan perubahan insentif yang selama ini dinikmati perusahaan ekstraktif dan fosil ke arah dukungan transisi energi.” kata Bhima saat peluncuran white paper, Kamis (26/9).
Sementara itu terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam JETP yang sejauh ini masih minim, diharapkan terdapat koordinasi yang lebih intens yang inklusif. “JETP ini kan mengangkat soal transisi berkeadilan, jadi Pemda harus aktif dilibatkan mulai dari rancangan investasi di sektor energi terbarukan, hingga mengantisipasi dampak transisi energi terhadap berbagai indikator ekonomi dan lingkungan di masing-masing daerah. Kalau diperlukan ada working group khusus yang berisi perwakilan Pemda yang terdampak penutupan PLTU batu bara dan Pemda yang memiliki potensi energi terbarukan.” ungkap Bhima.
Menurut Peneliti ICEL Syaharani, perlunya regulasi dan kelembagaan yang memadai adalah dua infrastruktur penting yang mendorong terwujudnya kondisi pemungkin (enabling conditions) dalam mempercepat transisi energi berkeadilan. “Tanpa adanya infrastruktur regulasi dan kebijakan yang kuat, transisi energi berkeadilan di Indonesia berpotensi terbentur masalah birokratis dan struktural.” Kata Syaharani.
Selain itu, JETP juga harus memastikan tata kelola berkelanjutan dengan menjamin keterbukaan akses informasi bagi masyarakat, platform dan saluran berpartisipasi yang terbuka bagi berbagai kalangan, dan akses pengaduan yang terjamin dan responsif. Struktur kelembagaan JETP juga tidak kalah penting, karena harus mendudukkan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan. Hal ini guna menghindari pembahasan kebijakan dan arah pengelolaan energi yang cenderung teknokratis dan melupakan aspek keadilannya”
Peneliti IESR Julius Christian mengatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penutupan PLTU batu bara jauh melebihi biaya yang perlu dikeluarkan, terutama dari sisi peningkatan kesehatan masyarakat. Sekitar 180 ribu kematian akibat polusi PLTU batu bara dapat dihindarkan jika PLTU ditutup mengikuti skenario 1,5°C.
Pemilihan prioritas PLTU yang harus ditutup lebih awal juga harus mempertimbangkan berbagai aspek di luar aspek teknis, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. “Kriteria-kriteria ini harus disampaikan secara transparan, terutama ketika dana publik yang akan dipakai untuk melakukan pensiun dini untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif.” tambah Julius.
Menurut Renewable Energy Portfolio Manager Trend Asia Beyrra Triasdian, transisi energi perlu fokus pada percepatan energi terbarukan yang dilakukan dengan prinsip penghormatan hak-hak dan persetujuan masyarakat lokal yang menjamin keterjangkauan akses, penguatan ekonomi, dan energi berkelanjutan. Energi terbarukan berbasis komunitas menjadi pilihan yang nyata, akan tetapi masih terkendala dari kurangnya pengembangan kapasitas, kelembagaan, pendanaan dan ketidakselarasan kebijakan. Pilihan yang hadir dalam masa transisi ini nyatanya sarat solusi palsu yang memperpanjang usia batu bara dengan cara co-firing, hilirisasi maupun pemanfaatan CCUS yang tidak juga dapat menyelesaikan masalah krisis iklim malah sebaliknya.
White paper yang ditulis oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia memberikan beberapa rekomendasi agar proses perencanaan dan implementasi JETP dapat berjalan lebih lancar, seperti;
- Reformasi regulasi dan kebijakan bagi landasan transisi energi
- Target transisi energi yang mengikat secara hukum
- Disahkannya UU Energi Terbarukan
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola JETP
- Pelibatan Pemerintah Daerah dalam proses transisi energi
- Pemobilisasian dana transisi energi
- Penguatan aspek monitoring dan evaluasi
