Jakarta, 15 Juni 2023
Perkembangan investasi China di negara-negara berkembang telah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan termasuk di Indonesia. Pendanaan dibawah payung megaproyek Belt and Road Initiative (BRI) ini diluncurkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 dengan ambisi membangun Jalur Sutra Ekonomi, Jalur Sutra Darat, dan Jalur Sutra Maritim di kawasan Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.
Perkembangan Belt and Road Initiative yang pesat ini juga disampaikan oleh Yeta Purnama, Peneliti CELIOS (Center of Economic and Law Studies) dalam kesempatan diskusi di Jakarta 15 Juni 2023 menyatakan bahwa pada tahun 2022 ada sebanyak 147 negara yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dibawah inisiatif tersebut, jumlah itu telah melibatkan dua pertiga populasi dunia dan sekitar 40% dari PDB global. Dalam konteks Indonesia ada sebanyak 15.906 proyek yang didanai oleh China di berbagai sektor seperti infrastruktur, pertambangan, dan transportasi.
Namun, dibalik masifnya proyek yang didanai China di berbagai negara, Yeta turut prihatin dengan polemik investasi BRI khususnya di negara berkembang. Dalam hal ini, China mendapat kritik yang pedas karena tidak mampu untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan lemahnya komitmen untuk berkontribusi menggunakan energi bersih serta peduli terhadap lingkungan. “Dalam konteks hilirisasi nikel atau smelter masih didominasi penggunaan PLTU batubara yang tingkat emisi karbonnya sangat membahayakan masyarakat sekitar lokasi smelter, dan ini bertentangan dengan komitmen Presiden Xi untuk menghentikan seluruh investasi baru di pembangkit batubara di luar China.” kata Yeta.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang paling urgen bagi China adalah pentingnya membuat skema yang lebih transparan dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Jangan sampai kasus cost overrun seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga terjadi pada proyek lain akibat kurangnya perencanaan, transparansi, dan pengawasan. Ditambah lagi dengan masalah pembebasan lahan, salah perhitungan, dan kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Jika tidak ada upaya perbaikan yang serius maka ambisi Jalur Sutra Baru China akan terus bermasalah alih-alih mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Lebih lanjut, polemik investasi China di Indonesia juga disampaikan lebih rinci oleh Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat, selaku Direktur Kajian Indonesia-China di CELIOS atau sering disapa Zulfikar mengenai peningkatan utang dan ketergantungan Indonesia terhadap China. Menurutnya, risiko debt trap atau jebakan utang tidak bisa dianggap remeh, Indonesia harus berhati-hati mengambil langkah jika tidak ingin menjadi salah satu negara yang terperangkap. Begitu juga dengan isu ketergantungan dengan China, diversifikasi mitra kerjasama internasional sangat diperlukan Indonesia. “Karena terlalu dekat dengan China akan menimbulkan implikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terutama mengenai isu Laut China Selatan yang akan melemahkan posisi Indonesia. Ada kaitan antara penetrasi investasi, utang dan permasalahan keamanan” jelas Zulfikar.
Lebih lanjut, Zulfikar yang juga pakar hubungan Indonesia-China menyinggung mengenai dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh investasi yang didanai China. Sebut saja, kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara dan Harita Nickel di Pulau Obi. Operasi perusahaan tersebut telah mengancam keanekaragaman hayati dan warga di sekitar tambang. Selain itu, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi salah satu yang memprihatinkan, salah satunya insiden yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry. Sebenarnya jauh sebelum insiden di PT GNI, insiden kecelakaan kerja juga marak terjadi di perusahaan China yang lainnya di Indonesia.
Polemik diatas tidak lepas dari kebijakan hilirisasi untuk memasok bahan baku baterai/EV oleh pemerintah Indonesia, meskipun dengan tujuan yang baik tidak dapat dipungkiri bahwa bahan baku baterai/EV tersebut bersumber dari pengolahan yang bermasalah.
Oleh karena itu, Zulfikar merekomendasikan kepada investor dan kreditur asal China agar mendorong perbaikan standar Belt and Road Initiative terutama dalam standar lingkungan, dan perlindungan hak tenaga kerja serta kontribusi ke masyarakat lokal. Selain itu perlu mendorong rantai pasok baterai/EV untuk mendapatkan bahan baku yang bersih.
Yeta menambahkan bahwa “penting agar ada penguatan pengawasan aparatur pusat dan lokal, serta penguatan kapasitas Bappenas dan Kemenkeu untuk memastikan utang China tidak menjadi debt trap (jebakan utang).”
“Pemerintah juga perlu agar melakukan revisi insentif fiskal yang merugikan Indonesia. Jadi model tax holiday (libur pajak) dan tax allowance (pengurangan pajak) itu sudah sepantasnya di hentikan, karena nilai tambah juga tidak signifikan, sementara kerusakan yang ditimbulkan terlampau massif, itu jelas menimbulkan dampak kerugian negara jangka panjang.” tutup Zulfikar.
English version:
Policy Paper_ Chinese Investment Polemic in Indonesia
Bahasa Indonesia:
