Pemerintahan Prabowo-Gibran mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Sebagai salah satu janji politik, program ini pasti akan terealisasi. Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah implementasi dan pengelolaan program ini benar-benar akan efektif dan berkelanjutan?
Laporan ini mengupas tuntas potensi risiko dari program MBG, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang diragukan, hingga inefisiensi anggaran akibat rantai pasok yang terlalu panjang. Dengan tantangan unik Indonesia—seperti infrastruktur yang belum merata dan ruang fiskal yang terbatas—kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang matang dan terukur.
Program MBG harus bebas dari kepentingan politik semata dan tidak menjadi proyek prestise yang menguntungkan segelintir pihak. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menyalahgunakan anggaran negara.
Kami menawarkan alternatif strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak Indonesia. Laporan ini hadir sebagai panduan bagi para pengambil keputusan, agar program ini melangkah dari sekadar janji menjadi kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
