Pemerintah Indonesia secara resmi telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih dengan janji sebagai pendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Namun sejak tahap perancangan hingga peluncurannya, Kopdes MP menuai perdebatan: benarkah ia mampu memberdayakan desa, atau justru menambah beban fiskal?
Laporan CELIOS berjudul Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih menemukan bahwa sebagian besar koperasi masih berkinerja rendah; 59,42% mencatat pendapatan tahunan di bawah Rp300 juta. Program ini juga memunculkan risiko besar: biaya peluang bagi perbankan sebesar Rp76,51 triliun, potensi gagal bayar Rp85,96 triliun, serta kerugian yang berpotensi menurunkan PDB hingga Rp9,85 triliun, mengurangi pendapatan rumah tangga Rp10,21 triliun, dan memangkas lebih dari 824 ribu lapangan kerja. Meski ada potensi keuntungan—Rp1,19 triliun surplus usaha dan Rp360 miliar penerimaan pajak bersih—nilainya jauh lebih kecil dibandingkan risiko makroekonomi yang ditimbulkan.
CELIOS menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pedesaan harus mampu menyeimbangkan semangat nasionalisme dengan kehati-hatian fiskal. Alih-alih terburu-buru memperluas Kopdes MP, pemerintah sebaiknya menunda implementasinya hingga ada kesiapan kelembagaan yang memadai, dan fokus memperkuat koperasi yang sudah terbukti memiliki kinerja baik.
The Indonesian government has officially launched the Koperasi Desa Merah Putih (Merah Putih Village Cooperative), carrying a strong nationalist label and the promise of driving rural economic development. Yet, from its design to its launch, Merah Putih Village Cooperative has sparked debate: will it truly empower villages, or merely add to the fiscal burden?
A CELIOS report, “The Economic Impact of the Merah Putih Village Cooperative”, finds that most cooperatives remain underperforming; 59.42% earn less than IDR 300 million annually. The program also creates significant risks: an opportunity cost to banks of IDR 76.51 trillion, a potential default of IDR 85.96 trillion, and losses that could reduce GDP by IDR 9.85 trillion, lower household income by IDR 10.21 trillion, and cost over 824,000 jobs. While there may be modest gains—IDR 1.19 trillion in business surplus and IDR 360 billion in net taxes—the scale is overshadowed by broader economic risks.
CELIOS argues that rural economic policy must balance nationalist spirit with fiscal prudence. Rather than pushing ahead with Merah Putih Village Cooperative prematurely, the government should pause its rollout until institutional readiness improves and focus instead on strengthening cooperatives that already demonstrate strong performance.
