JAKARTA, 5 November 2024–Komitmen transisi energi pemerintah telah berpindah tangan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan agar Indonesia tetap konsisten dalam melakukan transisi energi, khususnya percepatan pensiun pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) batubara. Dalam upaya transisi energi Indonesia, pemerintah perlu melihat keuntungan dari pensiun dini PLTU sebagai bagian dari pencapaian emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Penghentian PLTU batubara kini menarik perhatian sejumlah pihak, dengan dukungan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berencana menghentikan 13 PLTU, termasuk Cirebon-1, lebih awal dari jadwal. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1, dengan alasan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, kekhawatiran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan PLN sama sekali tidak berdasar. “Jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerjasama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima.
Kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra, yang mengakibatkan kerugian finansial diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada tahun 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.
Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis. “Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan, sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?”
Indonesia perlu bergerak cepat. Negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan, yang berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia.
“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.
Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa pensiun dini PLTU batubara adalah bagian integral dari proses transisi energi yang cepat dan adil, yang memungkinkan Indonesia mengatasi dampak krisis iklim. “Biaya untuk transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU, tidak bisa dipandang sebagai kerugian negara. Justru, biaya yang dikeluarkan akibat kelalaian dalam transisi energi itulah yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam konteks yang lebih luas,” ujar Leonard.
Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain), menyatakan bahwa percepatan pembangunan smart grid akibat pensiun dini PLTU batubara merupakan investasi yang menguntungkan bagi Indonesia. “Kementerian Keuangan harus berperan sebagai negara yang berani berinvestasi besar untuk kemajuan masa depan. Percepatan transisi energi dan pembangunan smart grid adalah kunci bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju,” kata Tata.
Tata menambahkan bahwa investasi pemerintah yang besar di sektor kunci seperti teknologi informasi, aeronotika, medis, dan pengobatan terbukti menjadi kunci keberhasilan negara-negara maju. “Pembangunan smart grid dan percepatan transisi energi akan memperkuat ketahanan energi, akses energi yang inklusif, dan mitigasi krisis iklim. Keengganan untuk membangun transmisi justru akan menimbulkan ongkos besar bagi Indonesia dalam lima hingga 30 tahun ke depan. Komitmen pemerintah yang jelas juga akan memberikan sinyal positif bagi publik dan investor untuk membiayai energi terbarukan di Indonesia,” kata Tata.
Adhinda Maharani Rahardjo, Koordinator Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon (Karbon), menekankan bahwa narasi tentang potensi ‘kerugian negara’ akibat pensiun dini PLTU tidak relevan, terutama jika dilihat dari sudut pandang masyarakat di Cirebon Timur. “Masyarakat sekitar telah bertahun-tahun merasakan efek buruk dari PLTU—polusi udara yang mengganggu kesehatan, kerusakan lingkungan yang memengaruhi mata pencaharian, dan kualitas hidup yang menurun,” katanya
Dia menambahkan, mengabaikan suara masyarakat hanya akan memperpanjang beban sosial dan lingkungan yang selama ini mereka tanggung. “Jika pemerintah hanya fokus pada ‘kerugian’ finansial, kita perlu bertanya: bagaimana dengan kerugian yang dialami masyarakat di sekitar PLTU? Setiap hari mereka menghadapi risiko kesehatan yang nyata dan dampak lingkungan yang merusak keberlanjutan kehidupan lokal. Transisi energi ini bukan hanya soal menggeser infrastruktur, tetapi juga tentang mewujudkan masa depan yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Adhinda.
Indonesia’s energy transition commitment has now passed from the 7th President, Joko Widodo, to elected president Prabowo Subianto, with the expectation that the country will remain consistent in accelerating the retirement of coal-fired power plants (PLTU). In the context of Indonesia’s energy transition, early PLTU retirement is viewed as a key step toward achieving net-zero emissions by 2060—or sooner.
The early retirement of coal plants has drawn attention and support, including from the Asian Development Bank (ADB), which plans to retire 13 PLTUs, including Cirebon-1, ahead of schedule. However, Finance Minister Sri Mulyani recently expressed concerns over potential state losses due to PLTU Cirebon-1’s early retirement, citing high costs for PLN and the state budget related to renewable energy grid expansion. Bhima Yudhistira, Executive Director of CELIOS, countered: “If grid-transmission upgrades require investment, then it is the government’s responsibility, through the state budget and private partnerships, to improve the renewable energy mix. This should not be seen as a state loss, but as a benefit from savings on subsidies, electricity compensation, and health costs.”
Environmental and social perspectives reinforce this urgency. Leonard Simanjuntak, Country Director of Greenpeace Indonesia, stressed: “The costs of the energy transition, including early PLTU retirement, cannot be seen as state losses. In fact, the costs incurred from negligence in the energy transition are the ones that could truly cause losses in a broader context.” Tata Mustasya, Executive Director of Sustain, added: “Accelerating smart grid development due to early PLTU retirement is an investment that benefits Indonesia. The Ministry of Finance must act as a state willing to invest heavily for future progress. Energy transition and smart grid development are key for Indonesia to transform into a developed nation.”
Adhinda Maharani Rahardjo, Coordinator of the Cirebon Clean People’s Coalition (KARBON), emphasized the local perspective: “If the government focuses only on financial ‘losses,’ we must ask: what about the losses experienced by communities around the PLTU? Every day they face real health risks and environmental impacts. The energy transition is not just about shifting infrastructure, but about creating a cleaner, fairer, and sustainable future.”
