Jakarta, 18 Januari 2022—Rencana Pemerintah untuk memperluas insentif harga gas industri perlu mendapat perbaikan. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menjelaskan, “Bisa dibayangkan kerugian negara itu cukup besar, pendapatan negara dari hulu migas selama tahun 2020 hanya mencapai USD 460 juta. Artinya ada potential loss bagian negara di saat windfall harga gas sedang tinggi.”
Bhima menambahkan, “Penyaluran insentif harga gas khusus harusnya sama halnya dengan penyaluran subsidi gas pada umumnya. Perlunya kejelasan soal formulasi harga, kriteria penerima dan mekanisme pengawasan merupakan hal yang melekat dalam kebijakan gas khusus. Tetapi dalam prakteknya masalah transparansi dan evaluasinya sangat minim sehingga kurang tepat apabila insentif gas langsung diperluas ke sektor usaha lainnya.” Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan indikator seperti natural gas rent sebagai acuan harga gas.
Mengenai efektivitas insentif, Bhima menegaskan, “Beberapa industri yang diberikan subsidi harga gas khusus tidak memiliki kinerja yang cukup positif. Oleh karena itu wacana perluasan penerima subsidi gas untuk industri dinilai sangat prematur.” Ia menambahkan, “Pemerintah juga jangan terlalu sering memberikan diskresi. Sebaiknya model kebijakan yang sifatnya diskresi mulai dihindari, dan lebih mendorong perbaikan tata kelola kebijakan yang berkelanjutan.” Kajian CELIOS merekomendasikan audit BPK terhadap risiko kerugian negara akibat insentif harga gas yang tidak tepat sasaran.
The government’s plan to expand industrial gas price incentives requires improvement. CELIOS Executive Director Bhima Yudhistira explained, “The potential losses for the state are significant; state revenue from upstream oil and gas in 2020 only reached USD 460 million. This represents a potential loss for the state during periods of windfall gas prices.”
Bhima added, “The distribution of special gas price incentives should be treated the same as general gas subsidies. Clarity on price formulation, recipient criteria, and oversight mechanisms are essential in special gas policies. In practice, however, transparency and evaluation have been very limited, making it inappropriate to immediately expand gas incentives to other business sectors.” He also emphasized the importance of using indicators like natural gas rent as a benchmark for gas pricing.
Regarding the effectiveness of the incentives, Bhima stressed, “Some industries receiving special gas price subsidies have not performed positively. Therefore, the idea of expanding gas subsidies to more industries is premature.” He further noted, “The government should avoid frequent discretionary policies. Policy models based on discretion should be minimized, and governance should focus on sustainable and well-managed regulations.” CELIOS’ study recommends that the Audit Board (BPK) conduct a thorough audit of state risks associated with misdirected industrial gas price incentives.
