Komitmen Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil untuk menghentikan ketergantungan pada pembangkit batubara dalam 15 tahun ke depan perlu segera ditindaklanjuti. Estimasi biaya pemensiunan PLTU batubara hingga 2050 mencapai Rp444 triliun, sementara ruang fiskal pemerintah semakin sempit karena kewajiban pembayaran bunga dan utang tahun depan diperkirakan menyedot 45% APBN. Dalam konteks ini, CELIOS menawarkan solusi inovatif berupa skema debt swap atau pertukaran utang agar pemensiunan PLTU dapat berjalan tanpa membebani anggaran negara.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan, “Indonesia kan punya Rp94,8 triliun utang berbentuk pinjaman (loan) yang akan jatuh tempo pada 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral. Jadi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM bisa buka ruang negosiasi utang untuk ditukar menjadi dana pensiun PLTU batubara. Negara maju juga diuntungkan karena konsisten jalankan skema NCQG membayar utang iklim nya.” Sementara itu, peneliti CELIOS Bakhrul Fikri menambahkan, “Komitmen transisi energi ambisius Presiden Prabowo bisa bertemu dengan skema pertukaran utang negara maju. Tindak lanjutnya adalah kementerian terkait dan PLN harus segera mengeluarkan peta jalan dan shortlist unit PLTU Batubara yang akan dipensiunkan.”
Meski potensial, CELIOS menyoroti beberapa tantangan yang perlu dimitigasi dalam implementasi debt swap. Pengalaman sebelumnya menunjukkan nilai utang yang dapat ditukar seringkali terlalu kecil. Karena itu, diperlukan tim khusus untuk membuka negosiasi serius dengan negara G7 dan lembaga multilateral. “Selain itu aspek transparansi kepada masyarakat yang terdampak dari PLTU batubara beserta kompensasi nya harus masuk dalam paket debt swap,” tutup Bhima.
President Prabowo’s commitment at the G20 Summit in Brazil to phase out coal-fired power plants within the next 15 years needs to be translated into concrete action. The estimated cost of retiring coal plants through 2050 is around IDR 444 trillion, while the government’s fiscal space is narrowing—next year, debt service is expected to consume 45% of the state budget. Against this backdrop, CELIOS is proposing an innovative debt swap scheme to enable a gradual retirement of coal plants without straining public finances.
CELIOS Executive Director Bhima Yudhistira Adhinegara explained, “Indonesia has around IDR 94.8 trillion in loans maturing in 2025, owed to advanced economies and multilateral institutions. This opens the door for the Finance Minister and Energy Minister to negotiate swapping that debt for coal plant retirement funds. Advanced economies would also benefit by meeting their NCQG commitments to pay their climate debt.” Meanwhile, CELIOS researcher Bakhrul Fikri added, “President Prabowo’s ambitious energy transition target can align with debt swap schemes offered by developed countries. The next step is for relevant ministries and PLN to issue a roadmap and shortlist coal plants slated for early retirement. CELIOS research has identified at least 19 PLN-owned plants that could be included, such as Suralaya, Paiton, and Ombilin.”
Still, CELIOS highlights challenges in implementing a debt swap. Past experiences show that the volume of debt eligible for swaps is often too small to make a real impact. A dedicated negotiation team with G7 countries and multilateral lenders is urgently needed. Bhima emphasized, “Beyond the financial mechanics, transparency for affected communities and proper compensation must be built into any debt swap package.”
