Ekonomi gig di Indonesia menunjukkan karakteristik unik yang berbeda dari negara-negara maju, di mana peralihan dari pekerjaan informal menuju semi-formal atau formal masih berada pada tahap awal. Meskipun digitalisasi telah membawa elemen formalitas seperti pencatatan aktivitas pekerja dalam sistem atau aplikasi, masih ada tantangan dalam hal perlindungan sosial dan keamanan pekerjaan bagi para pekerja gig. Fleksibilitas yang ditawarkan sektor ini menciptakan peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan terkait kesejahteraan pekerja.
Platform gig telah memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan, namun sayangnya, aksesibilitas ini tidak selalu diikuti dengan perlindungan dan keselamatan kerja yang memadai. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung hak-hak pekerja gig tetapi juga mendorong inovasi dalam perusahaan platform gig. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas pekerjaan dan keamanan bagi pekerja gig.
Selain itu, meskipun pekerjaan gig dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, terdapat risiko seperti jebakan “low-skilled labor trap” di mana pekerja dengan keterampilan rendah terjebak dalam siklus pekerjaan sementara tanpa akses ke pengembangan keterampilan atau karir. Rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan termasuk memperluas program peningkatan kapasitas, mendorong kolaborasi untuk dana perlindungan sosial, serta memotivasi pekerja gig untuk berpartisipasi dalam program pengembangan diri.
The gig economy in Indonesia exhibits unique characteristics compared to developed countries, as the shift from informal work toward semi-formal or formal employment is still at an early stage. While digitalization has introduced elements of formality—such as recording workers’ activities through systems or apps—challenges remain in social protection and job security for gig workers. The flexibility offered by this sector creates new opportunities but also presents significant challenges regarding workers’ welfare.
Gig platforms have expanded income opportunities for many, yet this accessibility often comes without adequate protections or workplace safety. The Indonesian government needs to develop policies that not only safeguard gig workers’ rights but also encourage innovation among platform companies. Striking a balance between job flexibility and worker security is essential in this context.
Moreover, although gig work can reduce unemployment and poverty, it carries risks such as the “low-skilled labor trap,” where low-skill workers become stuck in temporary roles without access to skills development or career advancement. Policy recommendations include expanding capacity-building programs, fostering collaborations for social protection funding, and motivating gig workers to participate in personal development initiatives.
