Center of Economic and Law Studies (Celios) Rilis Laporan Terbaru tentang Kebutuhan Pendanaan untuk Inisiatif Ekonomi Restoratif

Jakarta, Indonesia – Juli 2024 – Center of Economic and Law Studies (Celios) menerbitkan laporan mengenai kebutuhan fiskal untuk mengimplementasikan inisiatif ekonomi restoratif di Indonesia. Studi perintis, yang ditulis oleh Media Wahyudi Askar, Achmad Hanif Imaduddin, Galau D. Muhammad, dan Jaya Darmawan, menyoroti perlunya investasi pemerintah yang substansial untuk mendorong pemulihan lingkungan dan kesetaraan sosial.

Laporan berjudul “Paradigma Baru Ekonomi: Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif” menekankan peran penting kebijakan fiskal dalam mendukung inisiatif yang bertujuan memperbaiki kerusakan lingkungan dan mengatasi ketidaksetaraan sosial yang diakibatkan oleh praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan. Laporan ini memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan dana sebesar Rp892,15 triliun hingga 2045 untuk secara efektif melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor.

Temuan utama dari laporan ini mengungkapkan dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia: kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan. Meskipun kesadaran praktik berkelanjutan semakin meningkat, Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif, yang sering kali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim dalam hal minat investor dan prioritas pemerintah.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, laporan merekomendasikan model perpajakan progresif dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak laba mendadak (windfall tax), dan pajak orang super kaya. Langkah-langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp222 – Rp241 triliun per tahun, menyediakan dasar keuangan untuk inisiatif ekonomi restoratif.

“Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” jelas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios. Dalam melaksanakan inisiatif tersebut, Askar turut menegaskan pentingnya tata kelola partisipatif dan penyesuaian kebijakan keuangan yang berorientasi pada misi restoratif.

Celios berharap laporan ini menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan di semua tingkat pemerintahan, membantu merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan berwawasan masa depan. Studi ini bertujuan untuk berkontribusi positif pada pengembangan kerangka tata kelola fiskal yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan visi nasional untuk Indonesia 2045.

Untuk informasi lebih lanjut dan mengakses laporan lengkap, silakan kunjungi www.celios.co.id atau hubungi kami di [email protected].