CELIOS merilis laporan “Rekomendasi Pengaturan RUU PPSK yang Memfasilitasi Pengembangan Pasar Karbon dan Industri Aset Kripto” di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Omnibus law ini bertujuan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang untuk menciptakan ekosistem keuangan nasional yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, namun beberapa pasal justru bertolak belakang dengan tujuan efisiensi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya terkait regulasi karbon dan aset kripto.

Polemik utama muncul dari penempatan regulasi komoditi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, diperkirakan mencapai Rp4.290 triliun per tahun, namun aset kripto yang telah berkembang pesat dengan lebih dari 15,57 juta investor per Juli 2022, dimasukkan ke dalam Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah Bank Indonesia dan OJK, sehingga menghilangkan peran Bappebti.

Laporan CELIOS menyimpulkan bahwa tumpang tindih regulasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat perkembangan industri aset kripto. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah memastikan sinergi yang kuat antara OJK, BI, dan Bappebti agar regulasi dapat inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan pasar karbon serta industri aset kripto secara sehat.

CELIOS released the report “Recommendations for Regulating the PPSK Bill to Facilitate the Development of the Carbon Market and Crypto Asset Industry” amid discussions on the Draft Law on Financial Sector Development and Strengthening (RUU PPSK). This omnibus law aims to integrate around 16 laws to create a national financial ecosystem that is adaptive, inclusive, and sustainable. However, certain provisions contradict the goals of efficiency and cross-sector collaboration, particularly regarding the regulation of carbon and crypto assets.

The main controversy lies in the regulatory placement of these commodities, which could create overlapping jurisdictions. Indonesia has significant potential in the carbon market, estimated at IDR 4,290 trillion per year. Meanwhile, the rapidly growing crypto asset industry, with over 15.57 million investors as of July 2022, is placed under the Financial Technology Innovation (ITSK) framework regulated by Bank Indonesia and OJK, effectively removing Bappebti’s role.

CELIOS concludes that this regulatory overlap could create legal uncertainty and hinder the growth of the crypto asset industry. The report recommends strong coordination among OJK, BI, and Bappebti to ensure regulations are inclusive, sustainable, and supportive of both a healthy carbon market and a thriving crypto asset sector.