Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum
Jakarta, 21 Januari 2025 – Kabinet Prabowo-Gibran resmi menyelesaikan 100 hari pertama pemerintahan mereka. Menandai awal perjalanan pemerintahan, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh CELIOS (Centre for Economic and Law Studies) menggunakan pendekatan expert judgment, dengan melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kebijakan pemerintah. Berbeda dari studi lainnya yang melibatkan responden masyarakat umum, survei ini didasarkan pada analisis para jurnalis yang terlibat langsung dalam pengamatan kinerja pejabat publik.
Hasil Utama Studi CELIOS
Hasil studi menunjukkan bahwa Prabowo Subianto, memperoleh nilai rapor 5 dari 10, sementara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, mendapatkan nilai 3 dari 10. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan belum memadai dan memerlukan perbaikan signifikan.
Kinerja Menteri dan Kementerian
Beberapa menteri tercatat dengan nilai rendah, dengan Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) menjadi yang terendah dalam penilaian kinerja mereka. Penurunan kualitas komunikasi antar kementerian dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan menjadi masalah utama yang menghambat efektivitas pemerintahan.
Masalah Janji Politik dan Capaian Program
Salah satu temuan mencolok adalah 74% responden yang menilai bahwa janji politik pemerintahan baru hanya berhasil sebagian, sementara yang lainnya belum terlaksana. Capaian program kerja dinilai kurang optimal, dengan 39% responden menganggap program-program yang dicanangkan tidak cukup memenuhi harapan publik.
Tata Kelola Anggaran yang Buruk
Tata kelola anggaran pemerintahan juga menjadi sorotan utama, dengan 52% responden memberikan penilaian buruk terhadap hal ini. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen anggaran yang dapat berdampak pada efektivitas program-program pemerintah.
Tantangan Kolaborasi Antar Lembaga dan Sektor Ekonomi
Evaluasi juga mengungkapkan tantangan besar dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, di mana 46% responden menilai kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat tidak efektif. Selain itu, sektor ekonomi tercatat belum mendapat intervensi yang cukup, dengan hanya 31% responden yang merasa ada langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ini menjadi sorotan, terutama mengingat penurunan IHSG dan peningkatan PHK di sektor-sektor padat karya.
Tantangan Sektor Energi dan Lingkungan Hidup
Dalam sektor energi, Menteri ESDM dinilai kurang tegas dalam mengambil langkah terkait penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2025, meskipun Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmen pada forum G20 Brasil. Selain itu, kebijakan terkait produksi nikel yang berlebihan dan rencana pembangunan smelter juga menjadi sorotan, di mana kebijakan yang ada belum cukup untuk melindungi harga nikel di pasar internasional.
Sektor lingkungan hidup juga menghadapi masalah serius, dengan upaya konservasi hutan yang dipertaruhkan demi rencana pengembangan energi. Kebijakan yang tidak sejalan antara konservasi hutan dan swasembada energi berisiko menurunkan dukungan global terhadap Indonesia dalam hal pembiayaan transisi energi.
Kinerja Polri dan TNI
Tantangan dalam reformasi TNI dan Polri juga mencuat, dengan masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi dari kedua institusi ini. Hal ini menjadi perhatian mengingat adanya agresivitas aparat dan wacana pengampunan koruptor yang mendapat penolakan publik.
Perlunya Reshuffle di 6 Bulan Pertama
Sebanyak 88% responden menyatakan perlunya reshuffle dalam 6 bulan pertama pemerintahan untuk memperbaiki kinerja kabinet. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kualitas kebijakan, penguatan koordinasi antar kementerian, serta peningkatan efektivitas program-program prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.
Studi ini memberikan gambaran jelas bahwa meskipun ada beberapa pencapaian, namun kinerja pemerintah Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama masih jauh dari harapan. Untuk memastikan pencapaian yang lebih baik dalam lima tahun ke depan, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan kinerja para menteri serta memperbaiki koordinasi antar lembaga. Prabowo Subianto dan kabinetnya diharapkan dapat berbenah untuk memastikan pemerintahan ini memberikan hasil yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca laporan lengkapnya
