Komitmen pendanaan transisi energi berkeadilan (JETP) senilai USD 20 miliar menghadapi tantangan karena rendahnya pemahaman publik. Survei CELIOS terhadap 1.245 responden menunjukkan “pemahaman masyarakat mengenai JETP masih sangat rendah dan cenderung terpusat pada masyarakat di wilayah dan kelas ekonomi tertentu,” kata Bhima Yudhistira. Informasi JETP lebih banyak dipahami di Bali, sementara masyarakat terdampak di daerah PLTU seharusnya bisa terlibat aktif sebelum peluncuran Comprehensive Investment Plan (CIP).
Survei juga menemukan mayoritas perempuan mendukung penutupan PLTU dan transisi ke energi terbarukan, namun hambatan besar masih datang dari ketergantungan energi fosil. Peneliti Unitrend Ignatius Ardhana Reswara menegaskan, “Tanpa adanya penutupan PLTU dalam waktu cepat, dikhawatirkan percepatan transisi EBT akan tertunda. Dua hal tadi harus jalan paralel.” Masyarakat juga menilai nuklir, co-firing PLTU, gasifikasi batubara, dan geothermal perlu dihindari agar prinsip keadilan dan lingkungan tetap terjaga.
Selain itu, survei menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan transisi energi masih rendah. Bhima menekankan, “Ada bias gender dalam transisi energi yang perlu dicermati oleh pemerintah karena seolah transisi energi adalah pekerjaan laki-laki yang sifatnya teknis. Padahal perempuan bisa terlibat juga misalnya dalam pengembangan instalasi panel surya skala rumah tangga dan pembangkit mikro-hidro.” Kebijakan JETP ke depan harus menempatkan masyarakat dari berbagai profesi dan wilayah sebagai aktor sentral agar program transisi energi berjalan transparan dan berkeadilan.
The USD 20 billion Just Energy Transition Partnership (JETP) faces challenges due to low public awareness. A CELIOS survey of 1,245 respondents found that “public understanding of JETP is still very low and tends to be concentrated in certain regions and economic classes,” said Bhima Yudhistira. While awareness is higher in Bali, communities affected by coal-fired power plants (PLTU) should be actively involved before the launch of the Comprehensive Investment Plan (CIP).
The survey also showed that most women support the closure of coal-fired plants and the transition to renewable energy, but heavy reliance on fossil fuels remains a major barrier. Unitrend researcher Ignatius Ardhana Reswara emphasized, “Without the rapid closure of coal plants, the acceleration of renewable energy transition risks being delayed. These two aspects must proceed in parallel.” The public also viewed nuclear, PLTU co-firing, coal gasification, and geothermal as solutions to avoid to ensure the transition remains just and environmentally safe.
Additionally, the survey revealed low female participation in energy transition jobs. Bhima highlighted, “There is a gender bias in the energy transition that the government needs to address, as it is often seen as male-dominated technical work. Women can also be involved, for example, in household-scale solar installations and micro-hydro projects.” Future JETP policies must position communities from all professions and regions as central actors to ensure the energy transition is transparent and equitable.
