Jakarta, 4 Juni 2024—CELIOS meluncurkan studi “Gimmick Pro Lingkungan: Survei Kesenjangan Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Agraria dan Energi”. Hasil studi menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan. Muhammad Dzar Azhari Muthahhar, peneliti CELIOS, menegaskan, “58% responden menyatakan tata kelola pertambangan di Indonesia masih belum memerhatikan dampak lingkungan. Hal ini bertolak belakang dengan kewajiban pemegang izin usaha tambang.”
Di sektor energi, tantangan muncul karena dominasi energi kotor dan regulasi yang belum implementatif. Peneliti CELIOS, Muhamad Saleh, menyampaikan, “70% responden kami menyatakan tidak setuju jika pemerintah telah meninggalkan pengembangan energi kotor seperti PLTU batubara. Setidaknya 55% responden menilai pemerintah saat ini belum menyiapkan rencana transisi energi dari energi kotor ke energi bersih dengan baik.”
Sementara itu, di sektor pertanahan, rendahnya transparansi dan integritas menjadi kendala. Mhd Zakiul Fikri menjelaskan, “62 responden petani menyatakan sulit untuk memohonkan pendaftaran sertifikat hak milik karena pegawai kantor pertanahan belum bekerja secara cepat, jujur, adil, dan bersih dari korupsi.” Fikri menambahkan, “Kondisi ini bila dibiarkan terus berlanjut akan menjadi penghalang besar bagi pemerintah dalam memenuhi komitmen mewujudkan net zero emission hingga tahun 2060.”
CELIOS has released a study titled “Pro-Environment Gimmick: A Survey of Regulatory Gaps in Natural Resource, Land, and Energy Management.” The study highlights significant gaps between existing regulations and actual practices on the ground. Muhammad Dzar Azhari Muthahhar, a CELIOS researcher, noted, “58% of respondents stated that mining governance in Indonesia still fails to account for environmental impacts. This contrasts sharply with the obligations of mining license holders under the 2009 Mineral and Coal Law and its 2020 amendment.”
In the energy sector, challenges persist due to the dominance of dirty energy and incomplete regulatory implementation. CELIOS researcher Muhamad Saleh explained, “70% of respondents disagreed that the government has effectively phased out coal-fired power plants. At least 55% believe the government has not properly prepared a transition plan from dirty to clean energy.”
Meanwhile, in land management, low transparency and integrity remain major obstacles. Mhd Zakiul Fikri observed, “62 farmers reported difficulties registering their land certificates because land office staff have not performed their duties quickly, fairly, honestly, or without corruption.” He added, “If this situation continues, it could seriously hinder the government’s commitment to achieving net zero emissions by 2060.”
Narahubung / Contact Person :
Mhd Zakiul Fikri (zakiul.fikri@celios.co.id)
