Jakarta—Di hadapan para investor Jerman pada pembukaan Hannover Messe, pertengahan April 2023, Presiden Jokowi sempat menyatakan akan menutup seluruh PLTU batubara pada tahun 2025, yang kemudian diklarifikasi menjadi 2050. Terlepas dari revisi tersebut, pada saat yang sama Pemerintah masih mengizinkan pembangunan PLTU batubara captive di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Sebagai gambaran, proyek KIHI akan berlokasi di tiga desa (Tanah Kuning, Mangkupadi, dan Binai) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek ini bermula dari ambisi tahun 2015 untuk menjadikan Bulungan sebagai kawasan industri hilir dan pelabuhan industri terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, bersamaan dengan pengumuman dukungan program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp314 triliun), kawasan yang sebelumnya disebut Kawasan Industri dan Pelabuhan Indonesia berubah menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia.

Saat ini KIHI berada pada tahap awal perencanaan. Dari total 30.000 Ha lahan, baru 9.500 Ha yang siap dikembangkan melalui PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI). Berdasarkan data ANDAL 2021, terdapat dua zona, yakni Blue Zone dan Green Zone. Zona Biru masih didukung oleh pembangkit batubara, dengan luas 3.910,41 Ha, hampir dua kali Zona Hijau seluas 2.196,56 Ha.

Kontradiksi lainnya muncul karena salah satu perusahaan swasta di sektor pertambangan batubara menjadi pemain utama proyek smelter aluminium senilai USD 728 juta di KIHI, sementara perusahaan China, Tsingshan, berencana menginvestasikan USD 28 miliar untuk pembangunan smelter nikel. Kedua perusahaan ini memiliki reputasi kontroversial terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pada 2023, bauran energi terbarukan di Indonesia berada pada 23%, mengacu pada target 2025. Namun, Peneliti CELIOS, Atinna Rizqiana (Kiki), menjelaskan, “Kenyataannya, pada 2023 bauran EBT tercatat hanya 13%, naik 1,5% dari 2021 yang 11,5%. Secara realistis, patut dipertanyakan apakah peningkatan 10% dalam dua tahun ke depan dapat tercapai.”

Selain target bauran EBT yang tidak sinkron, upaya penutupan total PLTU dipertanyakan. Dalam RUPTL 2021–2030, PLN masih menargetkan penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 GW, ditambah pembangunan beberapa PLTU captive di berbagai wilayah smelter nikel dan aluminium seperti Morowali, Weda Bay, hingga Kalimantan Utara.

Direktur Kebijakan Pertambangan CELIOS, Wishnu Try Utomo, menekankan, “Selain PLTU captive, penutupan total PLTU batubara terhambat oleh metode co-firing yang hanya mengurangi penggunaan batubara 5-10%. Metode ini justru memperbesar potensi deforestasi karena kebutuhan biomassanya tinggi, ditambah upaya memperpanjang usia PLTU yang seharusnya pensiun.”

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan, “Ada upaya menampilkan Indonesia siap menampung investor besar seperti BASF-VW untuk industri baterai, tapi banyak pihak meragukan komitmen Pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dan komunitas lokal. Padahal, investor sekelas BASF-VW memiliki standar ESG ketat, dan satu gram nikel bermasalah dalam smelter bisa merusak reputasi mereka.”

Perusahaan seperti BASF-VW mensyaratkan traceability untuk bahan baku baterai dan komponen mobil listrik. Proses due diligence mereka melibatkan tim untuk menelusuri asal material. Oleh karena itu, penggunaan PLTU captive menjadi isu krusial dalam rantai pasok.

“Kita perlu menanyakan kesungguhan pemerintah sebelum bicara soal walk the talk seperti semangat Presiden di Hannover Messe, karena bagaimana mungkin pengembangan ekonomi hijau yang berkeadilan dilakukan dengan mempertaruhkan kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar proyek?” tutup Kiki.

In front of German investors at the opening of Hannover Messe in mid-April 2023, President Jokowi initially stated that all coal-fired power plants (PLTUs) would be closed by 2025, which was later clarified to 2050. Despite this revision, the government still permits the construction of captive coal-fired power plants within the Indonesia Green Industrial Park (KIHI).

The KIHI project is planned across three villages—Tanah Kuning, Mangkupadi, and Binai—in Bulungan Regency, North Kalimantan. Originally conceived in 2015 to make Bulungan a major downstream industrial and port hub, the area was rebranded in 2022 as the Indonesia Green Industrial Park in conjunction with the USD 20 billion Just Energy Transition Partnership (JETP).

Currently, KIHI is in its early planning stage. Of the total 30,000 hectares, only 9,500 hectares are ready for development under PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI). According to the 2021 ANDAL data, the park is divided into two zones: Blue Zone, still supported by coal-fired power, covering 3,910.41 hectares, and Green Zone covering 2,196.56 hectares.

Contradictions persist as private coal mining companies lead major projects within KIHI, including a USD 728 million aluminum smelter, while China’s Tsingshan plans a USD 28 billion nickel smelter. Both companies have controversial environmental records.

President Jokowi also claimed that renewable energy (EBT) accounted for 23% of Indonesia’s energy mix in 2023, referencing the 2025 target. CELIOS researcher Atinna Rizqiana (Kiki) noted, “In reality, EBT’s share in 2023 is only 13%, up 1.5% from 11.5% in 2021. Realistically, can we achieve a 10% increase in just two years?”

In addition to misaligned EBT targets, the plan to fully close coal PLTUs is questionable. The 2021–2030 RUPTL still projects 13.8 GW of new PLTU capacity, plus several captive PLTUs near nickel and aluminum smelters in Morowali, Weda Bay, and North Kalimantan.

CELIOS Mining Policy Director Wishnu Try Utomo explained, “Besides captive PLTUs, total coal PLTU closure is hindered by co-firing, which only reduces coal use by 5-10%. This method increases deforestation risk due to high biomass demand, and it extends the life of PLTUs that should already be retired.”

CELIOS Executive Director Bhima Yudhistira added, “The government is trying to show it is ready to host major investors like BASF-VW in the battery industry, but many question its commitment to environmental protection and local communities. BASF-VW has strict ESG standards, and even one gram of nickel from a problematic smelter can damage its reputation.”

BASF-VW also requires traceability for battery materials and electric vehicle components, sending teams to verify material origins during due diligence. Hence, the use of captive PLTUs is a critical issue in the supply chain.

“Before talking about walking the talk as emphasized by the President at Hannover Messe, we must question the government’s real commitment, because how can a supposedly just green economic development be pursued while risking the environment and local communities?” Kiki concluded.