Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan perkebunan seluas 16,8 juta hektar, menghadapi dilema antara ekspansi industri dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun kontribusi ekspor sawit mencapai USD 37,76 miliar pada 2022 dan USD 29,54 miliar pada 2023, rencana pengembangan biodiesel B40-B50 yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntut perluasan lahan sawit, memicu kekhawatiran deforestasi dan hilangnya lahan pangan. Moratorium Sawit melalui Inpres No. 8 Tahun 2019 berupaya membatasi ekspansi, tetapi masih menghadapi tantangan implementasi.
Koalisi Moratorium Sawit mendorong evaluasi izin perluasan sawit dengan pendekatan ekonomi dan lingkungan melalui analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Diskusi publik atas kertas kebijakan berjudul “Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)” bertujuan menghasilkan gagasan konstruktif yang mendukung tata kelola sawit berkelanjutan di masa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Dari sisi ekonomi, Nailul Huda dari CELIOS, menegaskan bahwa, “Dampak implementasi kebijakan moratorium sawit dan replanting mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045 serta penyerapan tenaga kerja 761 ribu orang. Angka ini sangat signifikan dibandingkan tanpa moratorium yang cenderung negatif di semua aspek.” Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menambahkan bahwa penghentian pemberian izin sawit sangat mendesak, terutama karena kebijakan ke depan mendukung pengembangan biodiesel berbasis sawit yang berpotensi memperluas lahan lebih lanjut.
Indonesia, as the world’s largest palm oil producer with plantations spanning 16.8 million hectares, faces a dilemma between industrial expansion and environmental sustainability. Despite palm oil exports contributing USD 37.76 billion in 2022 and USD 29.54 billion in 2023, the government’s biodiesel development plan from B40 to B50 under President Prabowo Subianto requires further land expansion, raising concerns over deforestation and the loss of food-producing land. The Palm Oil Moratorium under Presidential Instruction No. 8 of 2019 aims to limit expansion but still faces significant implementation challenges.
The Palm Oil Moratorium Coalition advocates evaluating palm oil expansion permits through both economic and environmental lenses using the Environmental Carrying Capacity Analysis (D3TLH). A public discussion on the policy paper titled “The Urgency of Improving Palm Oil Governance through a Policy to Halt Permit Issuance in the Perspective of Economic and Environmental Carrying Capacity (D3TLH)” seeks to generate constructive ideas supporting sustainable palm oil governance under the Prabowo-Gibran administration.
From an economic perspective, Nailul Huda, an economist at CELIOS, emphasized that “The impact of implementing the palm oil moratorium plus replanting can generate economic contributions by 2045 and absorb 761,000 workers. This is highly significant compared to the negative outcomes without a moratorium.” Achmad Surambo, Executive Director of Sawit Watch, added that halting new palm oil permits is urgent, especially as future policies supporting palm-based biodiesel risk further land expansion.
