Pengukuran kemiskinan bergantung pada dua indikator utama. Pertama, kita perlu menghitung seberapa banyak sumber daya yang dimiliki seseorang, baik dalam bentuk konsumsi, pendapatan, maupun aset. Kedua, kita perlu menentukan garis kemiskinan (poverty line), yaitu ambang batas minimum sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak. Siapa pun yang memiliki sumber daya di bawah ambang batas ini akan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
Penting untuk diingat bahwa kedua aspek ini harus dihitung secara bersamaan. Pengukuran sumber daya yang akurat harus disertai dengan penentuan garis kemiskinan yang tepat. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya mengukur kemiskinan sekadar dengan menaikkan garis kemiskinan secara nominal—misalnya dari 2 USD menjadi 6 USD per hari—tanpa juga merevisi cara kita menghitung sumber daya masyarakat.
Metode pengukuran kemiskinan yang saat ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menghadapi masalah serius di kedua sisi: baik dalam cara menentukan garis kemiskinan, maupun dalam cara menghitung sumber daya individu. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengutak-atik rumus statistik. Yang dibutuhkan adalah redefinisi mendasar tentang bagaimana kita memahami kemiskinan, sekaligus untuk tujuan apa sebenarnya data kemiskinan itu digunakan.
Poverty measurement relies on two key indicators. First, we must assess how much resources a person possesses—whether in the form of consumption, income, or assets. Second, we need to determine the poverty line: the minimum threshold of resources required for a decent standard of living. Anyone whose resources fall below this threshold is categorized as poor.
It’s crucial to remember that these two aspects must be estimated together. Accurate measurement of resources must be accompanied by a proper determination of the poverty line. In other words, we cannot measure poverty merely by reformulating the poverty line for example, by increasing it nominally from USD 2 to USD 6 per day without also revising the way we measure people’s resources.
The current poverty measurement used by Statistics Indonesia faces serious problems on both fronts: how the poverty line is determined, and how individual resources are measured. These issues cannot be solved by simply tweaking statistical formulas. What’s needed is a fundamental redefinition of how we understand poverty and for what purposes poverty data is actually used.
