Studi terbaru CELIOS bertajuk “Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin” menemukan bahwa ketimpangan di Indonesia telah berada di titik dimana kekayaan 50 orang terkaya di negeri ini setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 6 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kuadriliuner pertama dalam sejarah. Sementara, pada saat yang sama, butuh waktu 133 tahun untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.
Selain temuan akan lebarnya gap yang dibiarkan terus berjarak antar kelas, studi CELIOS ini juga mengungkap bahwa industri ekstraktif banyak memberi andil pada buruknya kondisi ketimpangan di Indonesia. Dalam laporan ini, CELIOS mengungkapkan bahwa separuh dari 50 orang terkaya di Indonesia terafiliasi dengan bisnis industri ekstraktif. Sekalipun industri raksasa ini merupakan kontributor utama pendapatan pemerintah melalui pajak dan royalti, hasil dari aktivitas industri ini acap kali hanya mengalir pada segelintir elit negeri.
Belum kelar mimpi buruk ketimpangan negeri ini, tokoh-tokoh kunci dalam industri ekstraktif juga merupakan orang-orang yang dikenal luas oleh publik. Empat menteri dalam deretan menteri dengan kekayaan diatas Rp1 miliar menikmati keuntungan dari industri pertambangan. Hal ini menunjukkan adanya akses monopoli yang memuluskan akumulasi pendapatan bagi pejabat publik.
Mirisnya lagi, tidak sedikit triliuner di Indonesia yang bertengger dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini. Ada 17% atau 7 menteri Joko Widodo yang tercatat memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Selama periode 2019 sampai 2023, rerata kekayaan menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua mencapai Rp478,17 miliar per orang. Akumulai kekayaan para menteri tersebut jika dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dapat terdistribusi kepada 32,85 juta anak di seluruh Indonesia.
Pedihnya masalah ketimpangan ini juga ditopang oleh kekuatan korporat yang terus menguntungkan para pemilik modal dan menyisihkan kepentingan para pekerja. Di banyak perusahaan besar, paket kompensasi untuk para eksekutif seringkali jauh melebihi gaji para pekerja biasa dan berkontribusi pada akumulasi kekayaan yang besar. Sebaliknya, para pekerjanya justru mendapatkan gaji yang tidak dibarengi dengan tambahan insentif yang signifikan.
Di kala pemerintah terus merawat triliuner bangsa, masyarakat kecil justru dibiarkan menerjal pahitnya hidup yang terpinggirkan. Salah satu guru honorer di Tapal Batas mengungkap, “Saya sepanjang hari harus menyebrang pulau sekitar 20 menit hingga satu waktu kapal pernah terbalik. Selama ini saya hanya dibayar Rp100 ribu per tiga bulan. Disinilah saya memahami bahwa pendidikan lebih muda diucapkan daripada diajarkan.”
Laporan ini disajikan dengan berbekal asa akan kehidupan yang adil dan nir-ketimpangan bagi masyarakat Indonesia. Ada banyak langkah yang bisa dan baiknya dilakukan Pemerintah guna mempersempit jurang ketimpangan antar kelas. Peningkatan kesejahteraan yang memprioritaskan manusia dan ekologi adalah prasyarat demi mencapai ekonomi yang adil dan merata.
A recent CELIOS study titled “Indonesia Inequality Report 2024: Private Jets for the Rich, Bicycles for the Poor” reveals that inequality in Indonesia has reached a level where the wealth of the 50 richest individuals equals that of 50 million Indonesians. In the next six years, Indonesia is expected to have its first quadrillionaire, while it will take 133 years to eradicate poverty.
The study also highlights the role of extractive industries in exacerbating inequality. Half of the 50 wealthiest Indonesians are affiliated with these sectors. While extractive industries are major contributors to government revenue through taxes and royalties, the benefits largely flow to a small elite. Key figures in these industries are also public officials—four ministers with assets exceeding IDR 1 billion profit from mining and other extractive sectors, showing monopolistic access that enables wealth accumulation for public officeholders. Shockingly, 17% of ministers in President Joko Widodo’s second-term cabinet are trillionaires, with an average wealth of IDR 478.17 billion per minister from 2019 to 2023—enough, if redistributed, to provide free nutritious meals to 32.85 million children.
Corporate power further entrenches this inequality, as executive compensation far exceeds that of ordinary workers, contributing to massive wealth accumulation while employees receive minimal wages and few incentives. Meanwhile, ordinary citizens bear the brunt of marginalization. A contract teacher in a border region shared, “I cross the island for 20 minutes daily, and once the boat nearly capsized. I’ve only been paid IDR 100,000 for three months. Here, I realized that education is more spoken about than actually taught.”
The report is presented with hope for a fair, equitable Indonesia. CELIOS emphasizes that government action can narrow class gaps, and that prioritizing human welfare and ecological sustainability is essential to achieving a just and inclusive economy.
