Jakarta, 18 Juli 2023—CELIOS dan Yayasan Indonesia CERAH menyoroti pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam peluncuran JETP. Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyatakan, “Sebagai contoh, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung baik tetap dan tidak tetap yang akan terdampak penutupan PLTU batubara di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. Ini pun belum termasuk pekerja tidak langsung yakni para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi PLTU, serta pekerja di lokasi sumber batubara.”
Muhammad Saleh, peneliti CELIOS, menambahkan, “Pemda idealnya mulai mempersiapkan jaminan perlindungan materiil kepada masyarakat pasca penutupan PLTU. Artinya, ketika PLTU batubara dipensiunkan maka masyarakat yang kehilangan pendapatan tetap mendapat kompensasi berupa peralihan ke profesi lainnya.” Sementara Muhammad Andri Perdana menekankan, “Potential loss PAD ini dapat dimitigasi dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat atas kenaikan nilai Dana Transfer ke Daerah serta mendorong komitmen investasi energi bersih sebagai pengganti sumber penghasilan daerah yang hilang.”
Agung Budiono, Ad Interim Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH, menegaskan, “Kebijakan ini berdampak positif dalam jangka panjang. Namun di sisi lain strategi perencanaan dan mitigasi atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada di daerah penting dilakukan agar proses transisi benar-benar dapat mengimplementasikan nilai yang berkeadilan.” Studi CELIOS merekomendasikan keterlibatan aktif pemda, revisi Perpres No 11/2023, pengembangan program reskilling/upskilling pekerja, dan penguatan kerangka tata kelola transisi energi yang berkeadilan.
CELIOS and Yayasan Indonesia CERAH highlighted the importance of involving local governments in the rollout of JETP. Bhima Yudhistira, CELIOS Director, stated, “For example, around 4,666 direct workers, both permanent and contract, will be affected by the closure of coal-fired power plants in Langkat, Cilacap, and Probolinggo. This does not yet include indirect workers, such as MSME actors around the PLTU locations and workers at coal supply sites.”
Muhammad Saleh, a CELIOS researcher added, “Local governments should start preparing material protection guarantees for communities after the PLTU closures. This means that when coal-fired power plants are retired, those who lose income should still receive compensation through transitions to other professions.” Meanwhile, Muhammad Andri Perdana emphasized, “This potential loss of regional revenue can be mitigated through negotiations with the central government for increased transfer funds and by promoting clean energy investments to replace lost local income sources.”
Agung Budiono, Ad Interim Executive Director of Yayasan Indonesia CERAH, stressed, “This policy has long-term positive impacts. However, planning and mitigation strategies for social, economic, and environmental impacts in the regions are essential to ensure that the transition truly implements just and equitable values.” CELIOS’ study recommends active local government involvement, revision of Presidential Regulation No. 11/2023, development of reskilling/upskilling programs for affected workers, and strengthening governance frameworks for a just energy transition.
Narahubung / Contact Person :
Saleh, Peneliti CELIOS (082133290067)
Wicaksono, Yayasan Indonesia CERAH (+6287774015946)
