Jakarta, 26 Oktober 2023—Masyarakat sipil meluncurkan white paper menanggapi rencana dokumen investasi JETP di Indonesia, menyoroti aspek keadilan, tata kelola, dan implementasi. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menegaskan, “Intinya menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, dan perubahan insentif yang selama ini dinikmati perusahaan ekstraktif dan fosil ke arah dukungan transisi energi.”
Bhima juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam transisi energi berkeadilan: “Pemda harus aktif dilibatkan mulai dari rancangan investasi di sektor energi terbarukan, hingga mengantisipasi dampak transisi energi terhadap berbagai indikator ekonomi dan lingkungan di masing-masing daerah.” Peneliti ICEL Syaharani menambahkan, “Tanpa adanya infrastruktur regulasi dan kebijakan yang kuat, transisi energi berkeadilan di Indonesia berpotensi terbentur masalah birokratis dan struktural.”
Selain itu, JETP harus memastikan tata kelola berkelanjutan dan partisipatif. Julius Christian dari IESR menegaskan, “Kriteria-kriteria ini harus disampaikan secara transparan, terutama ketika dana publik yang akan dipakai untuk melakukan pensiun dini untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif.” Renewable Energy Portfolio Manager Trend Asia Beyrra Triasdian menambahkan, energi terbarukan berbasis komunitas menjadi pilihan nyata, namun masih terkendala pengembangan kapasitas, kelembagaan, pendanaan, dan ketidakselarasan kebijakan. White paper menekankan perlunya reformasi regulasi, target energi terbarukan yang mengikat, penguatan kelembagaan JETP, pelibatan Pemda, dan pemobilisasian dana transisi energi.
Civil society organizations released a white paper responding to Indonesia’s JETP investment plan, highlighting issues of fairness, governance, and implementation. CELIOS Executive Director Bhima Yudhistira emphasized, “The point is to create more fiscal space, and shift incentives that have historically benefited extractive and fossil fuel companies toward supporting the energy transition.”
Bhima also stressed the crucial role of local governments in a just energy transition: “Local governments must be actively involved, from designing renewable energy investments to anticipating the economic and environmental impacts of the energy transition in their regions.” ICEL researcher Syaharani added, “Without strong regulatory and policy infrastructure, a just energy transition in Indonesia risks being blocked by bureaucratic and structural issues.”
Furthermore, JETP must ensure sustainable and participatory governance. Julius Christian from IESR stated, “These criteria must be communicated transparently, especially when public funds are used for early coal plant retirement, to ensure the funds are used effectively.” Renewable Energy Portfolio Manager Beyrra Triasdian from Trend Asia added that community-based renewable energy is a viable option but remains hindered by capacity, institutional, funding, and policy misalignment. The white paper stresses the need for regulatory reform, legally binding renewable energy targets, strengthened JETP governance, local government involvement, and mobilization of energy transition funding.
