Penundaan selama sembilan bulan dalam pengangkatan 250.407 CPNS—yang semula dijadwalkan Maret 2025 dan kini mundur hingga Oktober 2025 bahkan Maret 2026—menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kerugian finansial yang luas. Penundaan ini dipicu oleh pergeseran prioritas di bawah pemerintahan Prabowo, langkah efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun, serta tekanan defisit akibat utang dan belanja infrastruktur sebelumnya.
Dampak ekonominya sangat besar: Rp6,76 triliun hilang dari potensi pendapatan ASN, total kerugian ekonomi mencapai Rp11,9 triliun, dengan penurunan pendapatan masyarakat hingga Rp10,4 triliun dan 110.000 pekerja terdampak. Banyak calon CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya kini menghadapi ketidakpastian berkepanjangan, sementara dunia usaha ikut terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat.
The nine-month delay in the appointment of 250,407 Civil Servant Candidates (CPNS)—originally planned for March 2025 but now pushed back to October 2025 or even March 2026—has created economic uncertainty and widespread financial losses. The postponement is driven by shifting priorities under Prabowo’s administration, budget efficiency measures amounting to IDR306 trillion, and mounting fiscal pressures from debt and past infrastructure spending.
The economic fallout is significant: IDR6.76 trillion in lost State Civil Apparatus income, IDR11.9 trillion in total economic losses, and a IDR10.4 trillion drop in public earnings, affecting 110,000 workers. Many CPNS candidates who had already left previous jobs now face prolonged uncertainty, while businesses bear the brunt of reduced consumer spending.
