Dalam 10 tahun terakhir, hubungan Indonesia-China mencapai puncaknya sejak peluncuran Belt and Road Initiative (BRI) pada 2013. Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur China-Indonesia Desk di CELIOS, menekankan bahwa isu jebakan utang tidak hanya soal finansial. “Ketika sebuah negara merasa tidak independen dalam memutuskan kebijakan karena takut melukai perasaan partner kerjasamanya itu juga dapat diartikan bahwa negara tersebut telah terjebak utang. Dalam konteks Indonesia dan China misalnya, kita menghadapi banyak isu yang berkaitan dengan China dan itu tidak menguntungkan untuk Indonesia, namun respon pemerintah kita masih sangat berhati-hati karena China merupakan partner ekonomi terbesar Indonesia. Kondisi ini telah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami jebakan utang pada China.”
Fenomena ini tercermin dalam sikap hati-hati Indonesia terhadap isu Natuna Utara dan Uighur, serta kebijakan fiskal yang menguntungkan perusahaan China. Yeta Purnama, Peneliti CELIOS, menyoroti, “Alih-alih memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut, Indonesia justru memberikan insentif pajak bagi perusahaan China dan hal ini menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan dari pajak investasi asing di dalam negeri, secara bersamaan Indonesia memiliki potensi ketergantungan terhadap Utang Luar Negeri China.” Menurutnya, jebakan utang perlu diredefinisi lebih luas, yakni kondisi di mana kedekatan ekonomi membatasi kebebasan kebijakan luar negeri.
Zulfikar menekankan pentingnya diversifikasi dan kerja sama multilateral untuk mengurangi risiko ketergantungan. “Tidak kalah pentingnya, Indonesia juga perlu memanfaatkan forum multilateral, khususnya terlibat dalam tindakan kolektif untuk meningkatkan kekuatan negosiasi dengan China,” tutupnya. Langkah ini dianggap krusial agar Indonesia dapat menjaga kedaulatan kebijakan sambil tetap memanfaatkan hubungan ekonomi dengan China secara strategis.
Over the past decade, Indonesia-China relations have reached their peak since the launch of the Belt and Road Initiative (BRI) in 2013. Muhammad Zulfikar Rakhmat, Director of the China-Indonesia Desk at CELIOS, emphasized that the debt-trap issue goes beyond financial concerns. “When a country feels unable to make independent policy decisions out of fear of upsetting its partner, it can also be considered trapped in debt. In the case of Indonesia and China, we face many issues that are not beneficial for Indonesia, yet our government’s response has been very cautious because China is Indonesia’s largest economic partner. This situation shows that Indonesia has fallen into a debt trap with China.”
This is reflected in Indonesia’s cautious approach toward issues like North Natuna and the Uighurs, as well as fiscal policies favoring Chinese companies. Yeta Purnama, a researcher at CELIOS, highlighted, “Instead of sanctioning these companies, Indonesia actually provides tax incentives to Chinese firms, which reduces potential domestic tax revenue while simultaneously increasing dependence on China’s external debt.” She added that the debt-trap concept needs a broader definition: it is a condition where close economic ties limit a country’s freedom in foreign policy.
Zulfikar stressed the importance of diversification and multilateral engagement to reduce dependency risks. “Equally important, Indonesia should leverage multilateral forums and participate in collective actions to strengthen its negotiating power with China,” he concluded. Such steps are considered crucial for Indonesia to safeguard policy sovereignty while strategically benefiting from its economic relationship with China.
Narahubung / Contact Person :
Yeta Purnama (081325068100)
