Krisis iklim telah menimbulkan dampak serius bagi kedaulatan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan lingkungan. Indonesia diharapkan mengambil langkah konkret dalam mitigasi dan adaptasi, menjadikan perumusan SNDC (Second Nationally Determined Contributions) sebagai momentum untuk melakukan strategi perubahan arah, sambil mengakui keterlambatan respons sebelumnya dan bergerak maju dengan lebih fokus. Pemerintah sebaiknya menunda izin pembangunan PLTU baru, khususnya di kawasan industri, agar target nol emisi karbon 2050 tidak mundur.
Pendekatan techno-solutionism justru menghambat pengurangan emisi, seperti PLTU yang seharusnya bisa dimatikan melalui co-firing biomassa atau CCS/CCUS. Ambisi bahan bakar nabati (biofuel) B35 dan bioethanol juga berisiko membuka lahan baru dan memicu deforestasi. Data emisi tiap PLTU dan kawasan industri pun masih sulit diakses, sementara target bauran energi terbarukan justru menurun.
Namun, desakan publik bisa menghadirkan solusi. Energi berbasis komunitas dan ekonomi restoratif menjadi opsi nyata, didukung kebijakan fiskal progresif untuk sektor penyumbang emisi dan kerusakan lingkungan. Keterlibatan perempuan, masyarakat adat, dan anak muda di seluruh Indonesia menjadi kunci bagi pembaruan komitmen SNDC agar langkah ke depan tidak terjebak solusi semu.
The climate crisis has had serious impacts on economic sovereignty, public safety, and the environment. Indonesia is expected to take concrete steps in mitigation and adaptation, using the formulation of its SNDC as a turning point to acknowledge past delays and move forward with greater focus. The government should consider postponing permits for new coal-fired power plants, especially in industrial zones, to ensure the 2050 net-zero emissions target is not delayed.
Techno-solutionist approaches have, in fact, hindered emissions reduction—for example, coal plants that could be phased out through biomass co-firing or CCS/CCUS remain operational. Ambitions for biofuels like B35 and bioethanol also risk driving new land clearing and deforestation. Emissions data for individual power plants and industrial areas remain hard to access, while renewable energy targets have been slipping.
Yet, public pressure can drive real solutions. Community-based energy and restorative economic models offer viable alternatives, supported by progressive fiscal policies targeting high-emission and environmentally damaging sectors. The involvement of women, Indigenous Peoples, and youth across Indonesia is crucial to renewing SNDC commitments and ensuring that future steps are not derailed by superficial solutions.
