Pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang terus berlanjut membutuhkan masukan dari publik. CELIOS sebagai lembaga riset melakukan analisis terhadap pasal-pasal dalam RUU EBT yang dinilai belum sepenuhnya mendukung demokrasi energi.
Hasil policy brief menunjukkan bahwa pelaku usaha skala besar masih menjadi pertimbangan utama dalam penetapan harga EBT, hak rakyat atas EBT yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan belum dijamin secara konkret, serta kebijakan insentif belum optimal karena bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan karakteristik usaha.
The ongoing discussion of the New and Renewable Energy (EBT) Bill requires input from the public. CELIOS, as a research institution, analyzed provisions in the bill that are considered not fully supportive of energy democracy.
The Policy Brief findings indicate that large-scale businesses remain the primary consideration in setting EBT prices, the public’s right to affordable, accessible, and sustainable EBT is not concretely guaranteed, and incentive policies are still suboptimal because they are general and not tailored to the characteristics of different businesses.
