Bali, Maret 2023—CELIOS menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali bertajuk “Polemik Terminal LNG: Mengenal Hak dan Kewenangan Pemegang Saham dalam Berbisnis. Saham Kosong 20% dan Minoritas Bisa Apa?” di Kubu Kopi, Jl. Hayam Wuruk, Denpasar.
Selain CELIOS, WALHI mengundang perwakilan Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali. Hadir sebagai pembicara Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, Peneliti CELIOS Wishnu Utomo, dan I Wayan Adi Sumiarta, S.H., M.Kn., Ketua Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali.
Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa rencana proyek Terminal LNG di Pesisir Sanur janggal. Pertama, komposisi saham Perusda hanya 20% dan berupa pinjaman, sehingga Perusda tidak memiliki kewenangan menentukan keputusan strategis atau pembagian dividen. “Jelas tidak bisa menentukan Bali mendapat keuntungan yang pasti dan Perusda mendapat laba terjamin karena saham Perusda hanya saham minoritas yang tidak bisa menentukan kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, publik bingung apakah proyek terminal LNG merupakan proyek swasta atau pemerintah, yang memengaruhi transparansi, padahal Perusda terlibat dengan modal awal dari anggaran daerah. Wishnu Utomo menambahkan, pembangunan Terminal LNG yang disebut sebagai energi bersih sebenarnya tidak benar, karena LNG termasuk energi fosil dengan proses yang berisiko bagi lingkungan. “LNG adalah energi kotor, bersumber dari fosil, dan dalam operasionalnya mengandung metana yang lebih berbahaya daripada karbon dioksida. LNG adalah solusi palsu dari transisi energi,” pungkasnya.
I Wayan Adi Sumiarta menjelaskan fakta persidangan menunjukkan Perumda Bali hanya memiliki 20% saham PT DEB, sedangkan 80% saham dimiliki PT Padma Energi Indonesia. Saham Perumda merupakan pinjaman dari PT Padma, sehingga disebut saham kosong. Jika bisnis merugi, saham Perumda berisiko terdilusi hingga nol persen, sepenuhnya dikuasai swasta. Adi Sumiarta menduga saham kosong 20% ini merupakan barter atas fasilitas dari Pemprov Bali berupa kebijakan untuk pembangunan Terminal LNG dan pemberian lahan. “Kuat dugaan saham kosong ini dibarter melalui berbagai kebijakan agar pembangunan proyek lolos,” tegasnya
CELIOS participated as a speaker in a discussion organized by Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali titled “The LNG Terminal Debate: Understanding Shareholders’ Rights and Authority in Business. What Can Minority Shareholders Do About the 20% Empty Shares?” at Kubu Kopi, Jl. Hayam Wuruk, Denpasar.
In addition to CELIOS, WALHI invited representatives from the Bali Environmental Advocacy Working Committee (KEKAL). Speakers included CELIOS Director Bhima Yudhistira, CELIOS Researcher Wishnu Utomo, and I Wayan Adi Sumiarta, S.H., M.Kn., Chairman of KEKAL Bali.
Bhima Yudhistira pointed out that the planned LNG Terminal project on the Sanur coast is problematic. First, Perusda holds only a 20% stake, which is a loan, giving it no authority to make strategic decisions or determine dividend distribution. “It is clear that Bali cannot secure guaranteed benefits, and Perusda cannot ensure profits because its shares are minority shares with no decision-making power,” he said.
Public confusion also surrounds whether the LNG terminal is a private or government project, affecting transparency despite Perusda’s involvement using regional funds. Wishnu Utomo added that the LNG terminal, claimed to be a clean energy project, is not truly clean, as LNG is a fossil fuel with environmentally risky processes. “LNG is dirty energy, sourced from fossil fuels, and its operations release methane, which is more harmful than carbon dioxide. LNG is a false solution in the energy transition,” he stated.
I Wayan Adi Sumiarta explained that court records show Perumda Bali only owns 20% of PT DEB, the project developer, while 80% is held by PT Padma Energi Indonesia. Perumda’s shares are a loan from PT Padma, making them “empty shares.” If the business suffers losses, Perumda’s shares risk being diluted to zero, fully controlled by private investors. Adi Sumiarta further suspected that the 20% empty shares were bartered for government facilitation, such as policy approvals and land allocation for the LNG terminal. “There is strong suspicion that these empty shares were exchanged through various policies to approve the project,” he emphasized.
