Menjelang COP30 di Brasil, CELIOS merilis policy brief yang menekankan pentingnya pendekatan sosio-bioekonomi—integrasi antara pelestarian keanekaragaman hayati dan keadilan sosial dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dokumen ini merespons strategi bioekonomi BAPPENAS dengan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya sebatas mengganti bahan baku, melainkan harus menjamin keterlibatan masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan. CELIOS memetakan tiga tahap transformasi menuju sosio-bioekonomi: Pondasi Transformasi, Transformasi Sistemik, dan Implementasi Penuh, melalui langkah-langkah strategis seperti moratorium sawit, reforma agraria, penguatan UMKM, serta riset dan teknologi yang inklusif.
Dalam peluncurannya, sejumlah narasumber menekankan urgensi pendekatan sosial dalam ekonomi hayati. Roby Fadillah dari BAPPENAS mengingatkan bahaya greenwashing, sementara LTKL dan komunitas lokal Selorejo Menoreh menunjukkan praktik nyata ekonomi kolektif dan kedaulatan lokal sebagai solusi berkelanjutan. CELIOS menegaskan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek, demi memastikan pembangunan yang berakar pada keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan lokal.
On the road to COP30 in Brazil, CELIOS released a policy brief highlighting the importance of a socio-bioeconomic approach—integrating biodiversity conservation with social justice in Indonesia’s economic transformation. The document responds to National Development Planning Agency (BAPPENAS)’s bioeconomy strategy, stressing that sustainable development must go beyond simply substituting raw materials and instead guarantee the inclusion of Indigenous Peoples, local communities, and vulnerable groups. CELIOS outlines three stages of transformation toward a socio-bioeconomy: Foundational Phase, Systemic Transformation, and Full Implementation, with strategic steps such as a palm oil moratorium, agrarian reform, strengthening MSMEs, and inclusive research and technology development.
At the launch, speakers underscored the urgency of embedding social dimensions into bioeconomic policy. Roby Fadillah from BAPPENAS warned of the risks of greenwashing, while LTKL and the Selorejo Menoreh local community showcased real practices of collective economies and local sovereignty as sustainable solutions for agrarian challenges and village regeneration. CELIOS emphasized that communities must be positioned as key actors—not mere objects—in shaping economic transformation, framing the socio-bioeconomy as a pathway to justice, sustainability, and local sovereignty.
Narahubung / Contact Person : Fani (+62 821-3719-0680)
