Industri baja global tengah mempercepat transisi menuju emisi nol bersih dengan peta jalan yang menekankan pada penggunaan hidrogen hijau dan teknologi Electric Arc Furnace (EAF). Namun, sektor baja Indonesia menghadapi tantangan besar, karena emisi karbon meningkat tajam antara 2019 hingga 2020 dan diproyeksikan mencapai 24,9 juta ton pada 2030. Meski perusahaan seperti Krakatau Steel dan Posco Korea telah memulai upaya dekarbonisasi, rencana ekspansi mereka—seperti “Cilegon 10 Million Ton Steel Cluster Roadmap”—belum memiliki strategi mitigasi emisi yang jelas. Ditambah lagi, kondisi keuangan Krakatau Steel yang belum stabil, restrukturisasi utang yang belum tuntas, serta infrastruktur yang menua semakin memperumit transisi menuju produksi baja yang lebih hijau.
Di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang memberi dorongan bagi dekarbonisasi baja di Indonesia. Restrukturisasi Krakatau Steel mulai memperbaiki likuiditas, sementara permintaan global terhadap baja hijau dan kebijakan baru seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa mendorong produksi yang lebih bersih. Meski begitu, keterbatasan pembiayaan, ketidakselarasan kebijakan, serta risiko finansial dari penerapan teknologi CCS/CCUS masih menjadi hambatan besar. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu menyusun peta jalan dekarbonisasi baja yang komprehensif, mempercepat implementasi harga karbon, serta berinvestasi pada fasilitas pemurnian besi berbasis energi terbarukan. Menjamin transisi yang adil bagi pekerja juga akan sangat penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan praktik industri berkelanjutan.
The global steel industry is accelerating its transition towards net-zero emissions, with roadmaps emphasizing green hydrogen and Electric Arc Furnace (EAF) technology. However, Indonesia’s steel sector faces significant hurdles, as carbon emissions surged between 2019 and 2020 and are projected to reach 24.9 million tons by 2030. While companies like Krakatau Steel and Posco Korea have initiated decarbonization efforts, their expansion plans—such as the “Cilegon 10 Million Ton Steel Cluster Roadmap”—lack a concrete emissions mitigation strategy. Additionally, the financial instability of Krakatau Steel, coupled with unresolved debt restructuring and aging infrastructure, further complicates the transition to greener steel production.
Despite these challenges, several internal and external factors provide momentum for steel decarbonization in Indonesia. Krakatau Steel’s restructuring efforts are improving liquidity, while global demand for green steel and the introduction of policies like the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) encourage cleaner production. However, financing constraints, policy misalignment, and the financial risks of CCS/CCUS technologies pose substantial obstacles. To overcome these barriers, Indonesia must develop a comprehensive steel decarbonization roadmap, accelerate carbon pricing implementation, and invest in renewable-powered ironmaking facilities. Ensuring a just transition for workers will also be crucial in balancing economic growth with sustainable industrial practices.
