Pemerintahan Prabowo-Gibran mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Sebagai salah satu janji politik, program ini pasti akan terealisasi. Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah implementasi dan pengelolaan program ini benar-benar akan efektif dan berkelanjutan?
Laporan ini mengupas tuntas potensi risiko dari program MBG, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang diragukan, hingga inefisiensi anggaran akibat rantai pasok yang terlalu panjang. Dengan tantangan unik Indonesia—seperti infrastruktur yang belum merata dan ruang fiskal yang terbatas—kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang matang dan terukur.
Program MBG harus bebas dari kepentingan politik semata dan tidak menjadi proyek prestise yang menguntungkan segelintir pihak. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menyalahgunakan anggaran negara.
Kami menawarkan alternatif strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak Indonesia. Laporan ini hadir sebagai panduan bagi para pengambil keputusan, agar program ini melangkah dari sekadar janji menjadi kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
The Prabowo-Gibran administration has allocated IDR 71 trillion to implement the Free Nutritious Meal (MBG) Program in 2025. As one of their flagship political promises, the program is certain to be rolled out. Yet a critical question remains: will its implementation and management truly be effective and sustainable?
This report examines the potential risks of MBG, ranging from unequal distribution and questionable food quality to budget inefficiencies caused by overly complex supply chains. Given Indonesia’s unique challenges—such as uneven infrastructure and limited fiscal space—the study underscores the importance of a careful, well-measured approach.
The MBG Program must remain free from political interests and avoid becoming a prestige project that benefits only a few. Safeguards are needed to prevent misuse of public funds. To address this, we propose strategic alternatives that ensure every rupiah spent directly improves the well-being of Indonesian children. This report serves as a guide for policymakers to move the program beyond promises, ensuring it delivers tangible benefits to society.
