Ketika Makan (Tak) Bergizi (Tak) Gratis
Program Makan Bergizi Gratis MBG digadang sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah melalui Bappenas menyebut 4 tujuan utama MBG. Tujuan tersebut mencakup pemenuhan gizi kelompok rentan. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. MBG diharapkan mendorong ekonomi lokal. Program ini sekaligus diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan bahwa MBG adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini diyakini dapat memperbaiki gizi anak anak. MBG juga disebut mampu menggerakkan ekonomi ribuan petani nelayan dan pelaku usaha kecil. Narasi tersebut membangun harapan bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan sehari hari masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya berbagai kritik muncul. Mekanisme rantai pasok bahan pangan dinilai belum jelas. Kualitas penyedia layanan masih dipertanyakan. Pengawasan di lapangan juga dianggap lemah. Kondisi ini membuat masyarakat terbelah dalam memandang MBG.
Sebagian publik menilai MBG mencerminkan kebijakan populis. Program ini dianggap memberi manfaat jangka pendek. Pada saat yang sama aspek keberlanjutan fiskal negara dinilai kurang mendapat perhatian. Keraguan ini tidak muncul tanpa alasan. Sejarah bantuan sosial di Indonesia kerap diwarnai penyimpangan. Masalah ketidaktepatan sasaran juga berulang. Praktik manipulasi politik turut memperkuat ketidakpercayaan publik.
Di sisi lain dukungan terhadap MBG juga kuat. Bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah hal terpenting adalah anak anak bisa makan. Akses makanan bergizi gratis dipandang sebagai pertolongan nyata. Program ini meringankan beban pengeluaran harian keluarga. Anak anak yang sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar dinilai dapat belajar lebih baik. Bagi kelompok pendukung MBG menjadi simbol kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga.
Studi CELIOS menempatkan MBG di antara urgensi sosial dan tantangan tata kelola kebijakan. Temuan menunjukkan 79% responden menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor. Sebanyak 73% orang tua lebih memilih bantuan langsung tunai dibandingkan MBG. Sebanyak 65% responden menyatakan tetap mengeluarkan uang tambahan untuk makanan pengganti MBG.
Laporan ini mengajak publik melihat MBG secara lebih utuh. Program ini tidak cukup dinilai dari niat baik dan popularitasnya. MBG membutuhkan desain kebijakan yang transparan. Akuntabilitas pelaksanaan harus diperkuat. Tanpa perbaikan tata kelola tujuan pemenuhan gizi dan keadilan sosial berisiko tidak tercapai secara berkelanjutan.
