Celios Soroti 10 Lubang Fiskal Selama 10 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo: Tantangan dan Peluang Reformasi Kebijakan
Yogyakarta, Indonesia – Agustus 2024 – Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru berjudul “10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo”. Laporan ini mengidentifikasi dan menganalisis sepuluh masalah fiskal utama yang dihadapi Indonesia selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dari 2014 hingga 2024. Laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan fiskal yang ada dan mengusulkan langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Laporan ini mengungkapkan sejumlah masalah mendasar, termasuk stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%, dan pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82%, dari Rp226,69 triliun menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap PDB juga mengalami kenaikan signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023. Sementara rasio pajak terhadap PDB menurun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.
“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios. “Pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif,” tambahnya.
Salah satu temuan penting lain adalah pembiayaan utang selalu di atas 75% dari total pembiayaan anggaran selama sepuluh tahun terakhir, sedangkan pembiayaan investasi tidak pernah lebih dari 17,5%. Ini menunjukkan negara terlalu bergantung pada utang dan minim investasi produktif yang dapat meningkatkan risiko fiskal dalam jangka panjang. Selain itu, alokasi anggaran untuk pertahanan dan keamanan cenderung meningkat, bahkan melebihi anggaran kesehatan pada puncak pandemi COVID-19 di 2020. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai prioritas anggaran yang belum optimal untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Celios juga menyoroti Penyertaan Modal Negara (PMN) yang meningkat signifikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelaksana Infrastruktur. Meskipun peningkatan ini diharapkan mendongkrak aset BUMN, kenyataannya beberapa BUMN mengalami pertumbuhan aset yang minim. Empat dari delapan BUMN Pelaksana Infrastruktur mengalami peningkatan aset di bawah 15%.
Proyek ambisius, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara” dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dinilai membebani anggaran negara dan berpotensi menambah risiko fiskal di tengah keterbatasan ruang fiskal untuk program-program prioritas lainnya.
Achmad Hanif Imaduddin, peneliti kebijakan publik dan ekonomi Celios sekaligus penyusun laporan, menyampaikan, “Kami melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi menyeluruh guna memastikan keberlanjutan fiskal pada masa depan. Perubahan mendasar dalam alokasi anggaran dan pengelolaan prioritas anggaran sangat penting agar Indonesia dapat keluar dari himpitan fiskal dengan lebih baik.”
Laporan ini mengusulkan serangkaian langkah reformasi fiskal, termasuk pengenaan pajak bagi orang super kaya, penerapan insentif pajak yang lebih inklusif, serta perbaikan kualitas belanja negara melalui redesain postur APBN dan penguatan belanja kesehatan serta perlindungan sosial.
“Intervensi komprehensif dan progresif diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Hanif.
Celios berharap laporan ini menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi fiskal yang lebih berkelanjutan dan adaptif, demi mencapai visi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Untuk informasi lebih lanjut dan mengakses laporan lengkap, silakan kunjungi www.celios.co.id atau hubungi hanif@celios.co.id.
